Ormas Islam Jatim Kawal Keputusan Gubernur Soal Larangan Ahmadiyah

Surabaya - Sebanyak 32 organisasi masyarakat (ormas) Islam yang tergabung Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) siap turun jalan, untuk mengevaluasi pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jatim.

"Kita akan mengawal, kita akan melihat sejauh mana efektifitas SK gubernur nomor 188. Kalau aparat kepolisian dapat menertibkan, kita akan angkat topi, Kalau tidak, kita akan ambil langkah-langkah," ujar Sekretaris GUIB Jatim, M Yunus, kepada wartawan di sela-sela acara Pertemuan Gubernur Jatim, Forpimda dengan Pimpinan Redaksi media massa, dalam rangka menciptakan trantib di Jatim, di gedung negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Senin (28/2/2011).

Yunus mengatakan, sekitar 1.500 massa dari elemen yang tergabung dalam GUIB, akan melakukan aksi turun ke jalan, yang rencananya akan digelar pada Kamis (10/3/2011) di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo.

"Kalau sekarang sudah dilarang, maka kita punya dua agenda. Pertama mengukur efektifitas desakan kita kepada pemprov dan memberikan pesan ke pemrintah pusat, bahwa potensi bangkitnya komunisme," terangnya.

Selain aksi di depan Grahadi, mereka juga akan konvoi menuju ke gedung DPRD Jatim. "Tujuan kita ke dewan, untuk mengingatkan dan berdiskusi tentang bangkitnya komunisme di Jatim," jelasnya.

Sementara itu, Kapolda Jatim, Irjen Pol Badrodin Haiti berharap, agar aksi tersebut dibatalkan. Namun, jika tetap digelar aksi, pihaknya meminta kepada massa aksi untuk tidak berbuat anarkis.

"Kalau dalam jumlah besar, emosi perorangan itu nanti bisa dipancing-pancing, bisa menimbulkan hal yang tidak kondusif. Karena itu, saya berharap untuk rencana aksi itu dibatalkan," tegas kapolda. (bdh/bdh)(detikSurabaya)